Kemendes: Desa Merupakan Garda Terdepan Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Jakarta, 29/9 (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan masyarakat desa menjadi pihak paling rentan terdampak perubahan iklim, sehingga harus ditempatkan sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi dan adaptasi.

“Dampak terbesar perubahan iklim itu ya ke masyarakat desa. Sekarang ini bukan lagi konsep, tapi sudah nyata terjadi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar bertajuk "Membangun Desa Berkeadilan Iklim dan Swasembada Energi Melalui Optimalisasi Regulasi Desa" di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan perubahan iklim semakin nyata terjadi, antara lain kenaikan suhu udara rata-rata sejak 1981 hingga 2022, peningkatan permukaan air laut, penurunan curah hujan, hingga kenaikan suhu permukaan laut yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem ikan.

Bagi desa, menurut Widodo, perubahan tersebut berimbas langsung pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

“Kalau lahan pertanian rusak, irigasi hancur, saluran air terganggu, maka dampaknya signifikan sekali bagi warga desa,” ujarnya.

Sejalan dengan itu Widodo mengatakan Kemendes PDT melalui Direktorat Penyerasian Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan terus mendampingi desa-desa untuk membangun kesadaran, memperkuat mitigasi, serta mengembangkan program adaptasi iklim berbasis kebutuhan lokal.

Diketahui, Kemendes PDT merumuskan dua belas rencana aksi untuk mewujudkan AstaCita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.

Dua belas rencana aksi itu meliputi revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa swasembada dan ketahanan pangan, desa swasembada energi dan air, serta hilirisasi produk unggulan desa.

Kemudian pengembangan desa ekspor, pemuda dan pemudi pelopor desa, serta sinkronisasi dan konsolidasi program kementerian/lembaga masuk desa.

Selanjutnya, rencana aksi yang kedelapan adalah digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata. Lalu, yang kesembilan adalah peningkatan investasi desa serta kerja sama dengan kooperasi nasional dan investor dari luar negeri. Kemudian yang ke-10, penguatan pengawasan dan tata kelola pengembangan desa.

Lalu, rencana aksi yang kesebelas dan dua belas adalah berkenaan dengan desa berketahanan iklim dan pengembangan desa tangguh bencana serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)